Indonesia dan Konsep Pemerintahan Digital

Jakarta - Di negara-negara maju yang tingkat literasi penduduknya terhadap internet melebihi 75%, berkembang konsep digital government sebagai bentuk layanan negara ke warga negaranya.

Digital government merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan lebih menitikberatkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan digital government adalah platform bagi warganya untuk mengakses informasi dan layanan pemerintah di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun (anywhere, anytime, any devices).

Sementara, pendapat lain menambahkan bahwa keikutsertaan masyarakat adalah hal yang lebih penting dalam konsep ini selain hanya penggunaan IT sebagai pendukung operasional saja.

Beberapa komponen pendukung digital government antara lain: big data and knowledge management, cloud computing dan pusat data, cyber security, manajemen informasi, layanan pelanggan, jaringan, serta dukungan teknologi mobile.

Pada umumnya, portal pemerintah berisi tiga bagian besar yaitu berita atau informasi, layanan publik, dan tata aturan perundang-undangan. Namun begitu, fokus utama portal negara-negara maju adalah bagaimana mem-bundling informasi dan tata aturan ke dalam format layanan publik sehingga lebih sederhana dan mudah dimengerti.

Layanan publik tersebut antara lain: informasi keuangan, pajak, pekerjaan, pensiun, catatan sipil, bisnis; kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, keluarga, pendidikan, tempat tinggal, lingkungan; serta aturan yang berkaitan dengan imigrasi dan kewarganegaraan.

Pengguna layanan tidak akan menemui detail undang undang nomor berapa atau peraturan pemerintah nomor berapa di sana. Situs www.gov.uk misalnya, tampil sangat sederhana dengan menonjolkan linked-text dan search-bar tanpa disesaki terlalu banyak ilustrasi gambar.

Halaman depannya fokus pada tautan-tautan mengenai layanan publik sehingga memudahkan warga negaranya mengakses layanan yang paling sering dicari. Informasi mengenai kementerian, badan, dan lembaga disatukan dalam satu nama domain sehingga terdapat keseragaman desain.

Website tersebut tampak disiapkan secara modular dengan fungsi yang jelas untuk memberikan layanan publik bagi warga negaranya. Situs www.usa.gov juga menampilkan model yang sama. Halaman muka nampak sederhana dengan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan keuangan, pekerjaan, perumahan, dan imigrasi dimana informasi utamanya telah disatukan ke dalam satu nama domain.

Indeks dan pencarian dikumpulkan dalam sistem keyword yang tidak terkotak-kotak masuk ke tiap-tiap bagian. Link lebih lanjut ke situs masing-masing lembaga tetap diberikan untuk pengguna yang menghendaki informasi yang lebih detail.

Kedua situs pemerintah di atas menggunakan fitur https untuk meningkatkan keamanan. Negara kita ternyata telah memiliki portal pemerintahan di alamat indonesia.go.id. Namun apabila kita mengunjungi situs tersebut, nampak adanya perbedaan konsep dibandingkan website pemerintah Inggris dan Amerika di atas.

Pengelola website ini, dalam hal ini Kementrian Sekretariat Negara, nampak ingin memasukkan semua informasi yang ada ke dalam halaman pertama sehingga tidak jelas fungsi situs ini dan siapa yang hendak disasar.

Gambar-gambar mengenai keindahan Indonesia, infografis keberhasilan pemerintah, agenda nasional, quote, layanan publik, peta negara, kanal berita, artikel, istana kepresidenan, video, survei, serta link ke informasi presiden, instansi, dan produk hukum, tampak memenuhi halaman pertama sehingga memperberat loading halaman.

Sementara informasi mengenai layanan publik, akan diarahkan ke halaman baru sesuai bagiannya, untuk kemudian diarahkan kepada situs yang bersangkutan.

Sayangnya, ketika artikel ini ditulis, ada beberapa link yang terlupa di-edit seperti link-link dalam halaman layanan pendidikan dan kebudayaan yang masih mengarah ke IP Address lokal. Selain itu pula, kanal berita tampak tidak di-update, berita yang ditampilkan adalah berita bulan Agustus 2016.

Digital-ID

Untuk mengakses layanan publik pemerintah Inggris, warga negaranya diharuskan memverifikasi identitasnya terlebih dahulu.

Aplikasi 'GOV.UK Verify' memaksa calon penggunanya untuk mendaftarkan diri dan memasukkan dokumen identitas pribadi seperti KTP, paspor, SIM, ataupun rekening bank sampai akhirnya mendapatkan 'Verify-ID' untuk kemudian dapat mengakses layanan pemerintah.

Identitas ini berupa identitas digital (Digital-ID) yang tersimpan dalam server pengelola dan dapat diakses untuk keperluan autentifikasi.

Konsep Digital-ID sedikit berbeda dengan e-KTP. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang kita punya, merupakan identitas fisik warga negara Indonesia yang di dalamnya terekam berbagai macam komponen identitas seperti informasi datadiri, biometrik, serta fitur keamanan yang tersimpan secara elektronik.

Digital-ID sebagai dasar layanan Digital Government, menambahkan fitur verifikasi dari pihak ketiga untuk memastikan identitas pemakai layanan digital pemerintah sehingga menghindari pemalsuan identitas dan fraud.

Konsep Cyber-ID yang diusulkan Gugus Tugas IPv6 Indonesia, akan menambahkan informasi IP Address dan identitas perangkat untuk lebih memperkuat fungsi autentifikasi Digital-ID.

Nodalitas

Dengan konsep digital government yang kuat, negara dapat menjadi nodalitas di dunia internet. Margetts dan Hoods (2007) dalam bukunya "The Tools of Government in the Digital Age" menyatakan bahwa ada beberapa perangkat (tools) yang dibutuhkan pemerintah untuk sukses di dunia digital.

Kemampuan untuk menjadi pusat akses sehingga terkumpul big data untuk bisa dianalisa lebih lanjut, merupakan terjemahan bebas dari istilah nodalitas (nodality).

Pemerintah harus dapat bersaing dengan Google dan Facebook, misalnya, untuk menjadi nodal bagi warga negaranya sehingga tools lainnya seperti otoritas, treasure, dan organisasi, dapat dimaksimalkan fungsinya. Identitas digital menjadi kunci autentifikasi di sini sehingga big data yang dikumpulkan merupakan data yang valid. Rata-rata di tahun 2016, ada 87% penduduk dewasa Inggris dan Amerika yang mengakses internet.

Apabila dibandingkan dengan data APJII yang menyebutkan lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah mengakses internet , tentu menjadi alasan terbaik bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperbaiki portal indonesia.go.id dan mulai menerapkan konsep digital government dengan identitas digital seperti yang diterapkan Inggris dan Amerika di atas.

Model situs yang modular dan lebih menitikberatkan akan informasi layanan publik, tentu akan memudahkan warga negara Indonesia dalam mencari dan mendapatkan informasi dan layanan publik dari pemerintah, sekaligus menjadikan situs pemerintah tersebut menjadi nodal di dunia maya.


Penulis, Satriyo Wibowo, merupakan pegiat IPv6 dan Cyber-Jurisdiction. Sharing-knowledge-nya mengenai IPv6 dapat diakses di sini. (rou/rou)